Negara Masih Mampu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Minta Pemerintah Tidak Menaikkan Harga BBM Dulu

JAKARTA, radartegal.com - Sejumlah pihak menyesalkan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, kedua jenis BBM pertalite dan solar saat ini merupakan energi andalan masyarakat menengah ke bawah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda kenaikan harga BBM. Permintaan itu diungkapkan Ahmad Muzani merujuk pada kenaikan sejumlah bahan pokok, padahal harga BBM subsidi belum naik.

Menurutnya, jika harga BBM dinaikkan, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan inflasi. Karena otomatis akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi daya beli masyarakat menurun.

“Kami merasa jika negara masih memiliki kekuatan untuk tidak menaikkan harga BBM dan keuangan negara kita masih mampu menahan itu,” kata Muzani, Senin 29 Agustus 2022.

"Maka kami berharap BBM tidak dinaikan dan pemerintah menyubsidi rakyat-rakyat kecil, menyubsidi rakyat yang perekonomiannya pas-pasan," tambahnya lagi.

Itulah sebabnya, Ahmad Muzani mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang masih berhati-hati untuk memutuskan rencana kenaikkan harga BBM. Padahal, para menterinya telah melaporkan biaya subsidi BBM sudah mencapai Rp502 triliun.

Jumlah sebanyak itu dilaporkan sangat membebani APBN. Namun, Presiden Jokowi masih meminta untuk dikalkulasi ulang.

“Partai Gerindra sebagai kekuatan politik akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat,” tandas Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra ini.

Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pun sudah mendapatkan penolakan di berbagai daerah. Salah satunya dari kalangan nelayan di Pantura Jawa.

Mereka khawatir, kenaikkan harga BBM akan membuat biaya perbekalan untuk melaut membengkak. Padahal harga ikan belum stabil.

Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto pun mendesak pemerintah. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan nelayan tetap bisa mendapatkan perlindungan dan akses BBM bersubsidi.

Hal itu, ungkap Riswanto, sangat penting demi keberlangsungan usaha sektor kelautan dan perikanan. Riswanto mengungkapkan selama ini nelayan sangat bergantung pada BBM subsidi.

Riswanto merinci 70 persen kebutuhan operasional melaut nelayan menggunakan pertalite dan solar untuk kapal di bawah 30 GT. Itulah mengapa nelayan sangat keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM subsidi. 

"Untuk kebutuhan BBM bersubsidi di sektor kelautan dan perikanan sangat dinamis. Tergantung lama melaut, kapasitas PK mesin yang digunakan, dan jumlah mesin yang ada di atas kapal serta ukuran GT kapalnya," katanya.

Sumber: