Kritisi Kebijakan Jokowi soal BLT Minyak Goreng, Politisi PKS: Ujungnya Triliunan Dana APBN Dinikmati Mafia

Rencana kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dikritisi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK. Amin AK menyindir memang BLT dibutukan rakyat saat ini.

Namun, sebenarnya ada hal lain yang lebih penting dan perlu segera ditindak tegas pemerintah. "Dilihat dari permukaan dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat," kata Amin melalui keterangannya, Selasa (5/4).

"Namun kesulitan rakyat timbul, karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng," sambungnya.

"Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng,” tegas politisi PKS itu.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Amin, dana BLT minyak goreng diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.

"Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan esktrem," ungkapnya.

Bagi Amin karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng, maka dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan sebagian tersedot untuk BLT minyak goreng.

Lanjutnya, padahal saat ini masyarakat juga dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.

Untuk menyalurkan bantuan tunai minyak goreng Rp300.000 kepada 20,5 juta penerima BPNT dan PKH Kemensos dan 2,5 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil gorengan dibutuhkan dana sebesar Rp6,9 triliun.

"Padahal, jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng,” beber Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, selain subsidi minyak goreng, pemerintah harus tetap mempertahankan subsidi listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite.

Subsidi tersebut sebagai konsekuensi tak terhindarkan agar ekonomi rakyat kecil tidak makin terpuruk setelah dihantam pandemi Covid-19.

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (1/4), di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional," ujar Jokowi.

Sumber: