Jika Sudah Ada 10 Ribu Dukungan, Petisi Batalkan Pindah IKN dari Jakarta Akan Dikirim ke Jokowi

Petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota" sudah mencapai 8.383 dukungan hingga, Minggu (6/2) pukul 10.38 WIB.

Nantinya, jika sudah tembus 10 ribu dukungan, inisiator petisi akan bersurat ke Presiden hingga DPR untuk membatalkan kepindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satu inisiator petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota", M. Hatta Taliwang merespons banyaknya dukungan dari masyarakat. Lebih detil, Hatta membeberkan, alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait IKN yang akan dipindah.

"Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan selat internasional, Selat Malaka, itu dari geopolitik gak aman lah," ujar Hatta.

Namun kata Hatta, yang paling penting adalah bukan hanya terkait Covid-19, melainkan masalah waktu hingga anggaran.

"Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya Covid, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangrak, Bandara Brebes mangkrak, Bandara Purbalingga mangrak," kata Hatta.

Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta.

"Ya inginnya sih kalau sekadar Ibukota pemerintahan ya, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tetapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan banyak lahan. Hanya dua jam atau sejam setengah dari kota ini (Jakarta). Jadi gak terlalu beresiko gitu loh," terang Hatta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Sehingga, kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secata rasional tanpa adanya emosional. Apalagi, ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya.

"Kan itu gak bagus. Itu pasti lah menimbulkan masalah-masalah. Sosial ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum sudah diperdebatkan," katanya.

Hatta menerangkan bahwa, jika sudah tembus 10 ribu dukungan, pihaknya berencana akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan ditembuskan kepada DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10 ribu sudah boleh lah kita bersurat resmi. Tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator," pungkas Hatta. (rmol/zul)

Sumber: