Hukuman Mati Guru Pemerkosa 13 Santri Ditolak Komnas HAM, Wakil Ketua MPR Bereaksi

Komnas HAM dikritik setelah lembaga yang dipimpin Ahmad Taufan Damanik itu menolak hukuman mati bagi terdakwa pemerkosa 13 santriwati, Herry Wirawan. Kritikan itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid alias HNW.

Alasan HNW, Indonesia adalah negara yang melegalkan hukuman mati seperti tertuangan dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan turut menguatkan hukuman mati dengan menerbitkan Perppu yang menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak.

"Jadi, dengan logika hukum dan HAM, Komnas HAM semestinya ikut mendukung pemberlakuan norma hukuman mati tersebut," kata HNW melalui keterangan persnya, Sabtu (15/1).

Legislator Fraksi PKS itu beranggapan jaksa sudah tepat menuntut Harry Wirawan degan hukuman mati dan tambahan. Tuntutan maksimal seperti itu menjadi ikhtiar negara menghadirkan perlindungan terhadap anak-anak.

Selain itu, kata HNW, tuntutan mati menjadi usaha menghadirkan efek domino agar orang lain berpikir ulang melakukan perbuatan seperti Herry Wirawan. “Ini sekaligus juga bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas kekerasan dan kejahatan seksual, apalagi ketika anak-anak yang menjadi korbannya," beber Legislator Daerah Pemilihan II DKI Jakarta itu.

HNW memahami ada pihak yang berdalih tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera. Argumen yang dibawa yakni kejahatan masih ada meskipun kasus kejahatan terhadap anak bisa diancam hukuman mati.

Namun, kata dia, narasi itu sesat dan tak sesuai dengan prinsip negara hukum seperti yang berlaku di Indonesia. "Kalau cara berpikirnya seperti itu, semua sanksi pidana yang ringan sekali pun akan bisa dianggap tidak diperlukan, karena dianggap tidak memiliki efek jera," tutur HNW.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebut pihaknya tidak setuju dengan hukuman mati dan tambahan seperti kebiri kimia kepada terdakwa pemerkosa 13 santriwati, Herry Wirawan.

"Sebab bertentangan dengan prinsip HAM," tutur Beka melalui layanan pesan, Kamis (13/1).

Menurut pria berkacamata itu, hak hidup seseorang tidak bisa dikurangi dalam situasi apa pun. Termasuk, penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi seperti kebiri.

"Kami juga tidak setuju dengan hukuman kebiri, karena tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia," tuturnya. (jpnn/zul)

Sumber: