Pemerintah Larang Ekspor Batubara, Produsen dan Eksportir Keberatan

Pemerintah Larang Ekspor Batubara, Produsen dan Eksportir Keberatan

Ketua Umum ASPEBINDO, Dr. Anggawira mengapresiasi Kementerian ESDM dan PLN yang berupaya menjaga kestabilan pasokan batubara dalam negeri. Namun, da menyebut harus ada reformulasi model usaha pertambangan batubara di masa yang akan datang.

Menurutnya, setiap kebijakan harus memperhatikan iklim bisnis dan skala usaha yang dijalankan pengusaha di industri batubara. Selain itu, kebijakan juga harus diimplementasikan secara komprehensif.

Ditambahkannya UU Minerba sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi iklim usaha yang ada. "Tambang-tambang besar pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang akan habis kontraknya, sebenarnya bisa dilakukan reformulasi kerjasama dengan PLN dan Pemerintah," ujar Anggriawan, Sabtu (1/1) lalu.

Menurutnya, model bisnis yang bisa dijalankan adalah memberikan kuasa jual pada negara, dan perusahaan tambang hanyalah sebagai kontraktor. Menurut dia, ini sebagaimana amanat UUD Pasal 33 Ayat (3) yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Anggriawan mengakui, kekayaan batubara yang dimiliki Indonesia memang seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Langkah untuk menjaga pasokan dalam negeri perlu kita apresiasi. Akses terhadap listrik yang terjangkau merupakan kebutuhan mutlak untuk membawa Indonesia naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami di ASPEBINDO mendorong anggota kami untuk terus memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu," tegasnya.

Anggawira pun menyampaikan, ASPEBINDO berharap Ditjen Minerba Kementerian ESDM bersama PLN mampu menjaga pasokan batubara dalam negeri dengan menyesuaikan HBA Batubara DMO dengan harga internasional.

“Catatan penting ASPEBINDO dari fenomena kelangkaan ini adalah diperlukan wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batubara nasional dalam merumuskan kebijakan, dan ASPEBINDO siap menjadi wadah tersebut," tuturnya. (git/zul)

Sumber: