Setelah Premium Ganti Pertalite yang Akan Dihapus, PKS: Pemerintah Jangan Latah

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite prosesnya harus dilakukan secara progresif dan tidak terburu-buru. Permintaan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, Minggu (26/12).

Eddy mengungkapkan hal itu dimintanya kepada pemerintah supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. 

"Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Eddy, Minggu (26/12).

Politikus PAN ini mengatakan sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan premium. Melihat dari daerah-daerah tersebut menurut dia tidak gejolak penghilangan BBM Premium tersebut.

"Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatera, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak," ujar Eddy.

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menegaskan alangkah baiknya Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan RON tinggi.

Alhasil bahan bakar berjenis premium dan pertalite bakal dihapuskan. Menurutnya, Pertamina seharusnya mempertimbahkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," tegas Mulyanto.

Ia menyayangkan pemerintah yang seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan ekonominya akibat pandemi Covid-19. Maka itu menurutnya, rencana penghapusan premium dan pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat.

"Apakah sudah tepat waktunya menghapus premium tersebut?" tanya Mulyanto mengakhiri pernyataan. (git/zul)

Sumber: