Pemerintah Kembali Ngutang Rp5,7 Triliun ke Bank Dunia, untuk Apa Lagi ya?

Pemerintah kembali mendapatkan pinjaman senilai USD400 juta atau setara Rp5,74 triliun (kurs Rp14.361 per dolar AS) dari Bank Dunia. Pinjaman itu diperuntukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, pinjaman ini diberikan, karena sektor kesehatan merupakan bagian penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Utamanya setelah tertekan dampak pandemi Covid-19.

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin akses rumah tangga yang berkelanjutan kepada layanan kesehatan yang penting yang berkualitas," kata Satu dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pinjaman ini akan digunakan Indonesia melalui kerja sama empat kementerian/lembaga yang berkaitan dengan program JKN. Terdiri dari Kemenkes, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan.

"Pendanaan ini juga akan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan, sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam pembuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi," ujar Kunta.

Saat ini, program JKN sejatinya telah mencakup 220 juta orang atau 83 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Sekitar 60 persen di antaranya merupakan penduduk miskin dan hampir miskin.

Program tersebut diklaim berhasil mengurangi pengeluaran belanja layanan kesehatan dari kantong pribadi masyarakat dari 47 persen menjadi 32 persen saja.

"Kendati begitu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi JKN, misalnya, dalam mengatasi tingginya angka kematian ibu, tuberkulosis, hingga stunting alias kekurangan gizi pada anak," terangnya.

Belum lagi, pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan baru bagi pelaksanaan program dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Padahal, proyeksinya ada hampir 3,5 juta masyarakat Indonesia yang kehilangan akses layanan kesehatan pada masa pandemi akibat kehilangan pekerjaan.

"Dampak Covid-19 yang berkepanjangan dan kemungkinannya menjadi endemi masih menjadi tantangan bagi keberlangsungan JKN," kata Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby. (der/zul)

Sumber: