Pemerintah Jangan Latah Naikkan Harga Pertalite, PKS: Rakyat yang Harus Ketumpuan Mensubsidi Pertamina

Pemerintah diminta tidak latah mewacanakan penyesuaian harga jual BBM, terutama jenis pertalite. Meskipun harga minyak dunia saat ini naik.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto. Menurutnya pemerintah melalui Kementerian ESDM harus menghentikan wacana kenaikan harga BBM jenis pertalite, karena akan membuat masyarakat resah.

"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto, Rabu (27/10).

Mulyanto menilai selama ini Pemerintah terlalu berpihak pada Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM. Dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi Covid-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM.

Alasannya agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam, sehingga BUMN ini tetap dapat menjalankan penugasan pemerintah di sisi hulu migas.

Saat itu harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian. Padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan.

"Sekarang ketika, harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu tidak adil bagi masyarakat," tegas Mulyanto.

Secara umum, lanjut Mulyanto, PKS mendukung upaya Pertamina memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sebab BUMN pada prinsipnya dibentuk untuk melayani masyarakat pada cabang-cabang usaha penting dan strategis, seperti sektor migas ini.

Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. "Tapi BUMN dibentuk bukan sekadar untuk mencari untung, karena negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.

Jadi kalau rakyat yang harus ketumpuan untuk “mensubsidi” Pertamina, baik di saat harga BBM anjlok ataupun naik, agar Pertamina tidak rugi. Ini adalah logika yang terbalik," imbuh Mulyanto.

Selain itu, menurut mulyanto, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.

"Yang terjadi adalah suplai Premium yang ditahan-tahan, sehingga menjadi langka. Itu yang dilaporkan masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Animo masyarakat terhadap BBM murah masih tetap tinggi. Karena itu pemerintah dan Pertamina tetap perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah ini," tandas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp11 ribu. Untuk mengurangi beban subsidi pemerintah mewacanakan adanya penyesuaian harga jual Pertalite di masyarakat. (khf/zul)

Sumber: