Tiga Kali Hasto Kristiyanto Serang dan Sindir SBY, Ada Apa dengan PDIP?

Untuk kesekian kalinya PDIP menyindir Partai Demokrat. Kali ini Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut komunikasi politik Presiden sangat penting dan diperlukan.

Namun, hal itu tidak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu hingga menulis buku tebal.

"Tentu saja, komunikasi politik seorang Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal. Namun, harus dilakukan proporsional, efektif dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis," kata Hasto di Jakarta, Selasa (26/10).

Hal itu disampaikan menanggapi perlu tidaknya Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara alias jubir. "Ada atau tidak jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden," imbuhnya.

Apabila Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir, maka PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan tersebut paham akan suasana kebatinan Jokowi.

"Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden. Sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," urainya.

Namun, apabila Jokowi tidak mengangkat seorang jubir, para menteri di kabinet dapat menjadi jubir di bidang masing-masing. Para menteri diyakini memahami program pemerintah.

Hal itu, lanjut Hasto, sangat dimungkinkan. Mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai kementerian yang dipimpinnya. "Menteri itu adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," tukasnya.

Secara umum, Jokowi membutuhkan seorang juru bicara untuk menyalurkan komunikasi politik secara cepat. Namun, keputusan ada tidaknya jubir tetap berada di tangan Jokowi.

"Dalam banyak hal, Presiden memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden dalam merespons suatu persoalan bangsa," beber Hasto.

Rakyat, kata Hasto, berhak mengetahui kebijakan Presiden. Karena itu, seluruh komunikasi politik yang dilakukan pemerintah harus bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, serta menggelorakan optimisme.

Menanggapi pernyataan Hasto tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini sindiran itu ditujukan kepada Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adi mencatat sudah tiga kali Hasto menyerang SBY.

"Kalau saya hitung ini sudah hattrick Hasto serang dan sindir SBY. Pertama, 2009, pemilu penuh kecurangan, mobilisasi birokrasi, ASN, dan lainnya. Kedua, zaman Jokowi lebih maju karena masif bangun infrastruktur dan tak banyak rapat yang tak hasilkan keputusan, seperti zaman SBY. Yang ketiga soal sindiran komunikasi politik tak pakai lagu. Jelas itu alamatnya ke SBY yang kerap menyampaikan pesan politik melalui lagu dan puisi," ujar Adi di Jakarta, Selasa (26/10).

Dia menyakini sindiran Hasto kepada SBY tidak kebetulan. Namun, dilakukan dengan sistematis. Ada dua faktor yang membuat Hasto menyerang dan menyindir SBY belakangan ini.

Sumber: