Pasang Baliho, Partai Golkar Akui Ketumnya Mulai Sosialisasi Capres 2024

Baliho Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terpampang di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini merupakan strategi dan upaya sosialisasi untuk Calon Presiden (Capres) 2024.

Hal itu diakui oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. "Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah. Namun, kini pemasangan baliho tersebut telah diatur partai," kata Doli di Jakarta, Rabu (11/8).

Menurutnya, perencanaan oleh partai juga telah disusun. Strategi pengenalan kepada publik akan terus ditingkatkan. Dia mengakui popularitas dan elektabilitas Airlangga masih rendah.

"Karena itu diperlukan kerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Airlangga," imbuhnya.

Terkait kesiapan Airlangga sebagai Capres 2024, Doli mengaku belum memperoleh jawaban dari ketumnya. Sebab, lanjut Doli, saat ini Airlangga masih fokus bekerja sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ( IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan keberadaan baliho tersebut jelas upaya promosi elite partai politik mengejar popularitas dan soliditas internal.

Hal itu dilakukan karena mereka harus melalui tahap diusung partai politik lebih dulu. Selain itu, baliho juga untuk mengukur apakah popularitas elite dapat meningkat lebih baik atau tidak.

"Jadi bukan soal tepat atau tidak di masa pandemi. Ini lebih pada antisipasi kontestasi di internal partai," jelas Dedi.

Popularitas yang tumbuh pada seorang tokoh akan melegitimasi ketokohan elite. Tujuannya menaikkan nilai tawar partai politik saat membangun koalisi.

Semua partai saat ini masih dalam tahap saling menjajaki satu sama lain. Belum ada penentuan arah koalisi secara pasti. "Soal etis tidaknya itu bergantung dari simbol yang dibawa. Jika atas nama Ketua Umum Parpol, maka etis saja. Yang tidak etis jika para elite menamakan baliho sebagai pejabat publik meskipun menggunakan anggaran parpol," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Sumber: