Menkumham Tak Konsisten, Politisi Gerindra Minta Pemerintah Hapus Sementara ITAS untuk WNA

Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Soekarno-Hatta menuai sorotan dan dipertanyakan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tak konsisten dengan pernyataannya yang mengumumkan TKA dilarang masuk selama PPKM.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokman pun mendesak agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham) menghapus sementara Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi TKA. Penghapusan ITAS sementara diberlakukan selama kebijakan PPKM Darurat.

Dia pun meminta Kemenkumham menjelaskan mengapa pemegang ITAS mendapat pengecualian. Apa urgensinya 34 TKA itu masuk ke Indonesia bagi kepentingan nasional.

"Jika dua hal tersebut tidak bisa dilakukan, baiknya untuk sementara waktu setidaknya selama PPKM, pemegang ITAS dihapus dari pengecualian masuknya TKA," tegasnya, Senin (9/8).

Dikatakannya, situasi PPKM saat ini telah membuat rakyat lelah, jenuh dan mungkin sebagian banyak yang frustasi. Karenanya, setiap penegakkan aturan harus disertai dengan penjelasan alasan yang terbuka.

"Rakyat tidak paham pasal per pasal dari Permenkumham, tetapi mereka merasa tidak adil di saat mereka dibatasi untuk bergerak, sementara WNA China justru malah bisa masuk," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Irwan menyesalkan masuknya 34 TKA melalui Bandara Soekarno-Hatta. Masuknya TKA di tengah PPKM itu menunjukkan pemerintah lost control atas penanganan pandemi COVID-19.

Pemerintah tidak pernah tegas tentang penutupan penerbangan internasional. "Pemerintah seperti kehilangan arah untuk putus penyebaran pandemi COVID-19 ini," ujar politisi Demokrat ini dalam keterangannya dikutip laman resmi DPR, Senin (9/8).

Bahkan, menurut Irwan, sumber datangnya COVID-19 pun mereka tidak pernah tegas untuk putus alurnya. Pemerintah lupa bahwa virus itu lahir dari luar republik ini, dan sejak awal pandemi pemerintah lemah dalam menutup penerbangan internasional

Menurutnya, pemerintah seperti tidak mempunyai perasaan di tengah kehidupan rakyat sendiri dibatasi tanpa adanya jaminan kebutuhan hidup secara pasti selama PPKM.

"Entah bagaimana hati dan perasaan rakyat di tengah kehidupan dibatasi tanpa jaminan kebutuhan hidup selama pembatasan, lalu di depan mata TKA China bebas keluar masuk Tanah Air," tandasnya.

Dia mengaku bingung terhadap pola pemerintah karena sampai sekarang tidak menutup secara tegas akses penerbangan internasional.

"Sementara, mereka semua tahu bahwa varian baru Covid-19 datangnya dari luar. Sangat miris keselamatan rakyat Indonesia digadaikan dengan kepentingan tenaga kerja asing di tengah pandemi," pungkasnya. (gw/zul/fin)

Sumber: