Janji Cegah Suap Pengurusan Izin Usaha, Jokowi: Saya Akan Awasi Langsung di Lapangan

Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada lagi suap menyuap yang terjadi antara pejabat pemerintah dan pengusaha saat proses pengurusan izin berusaha.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha," kata Jokowi, Senin (9/8).

Ia juga mengatakan jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih atau mencoba-coba melakukan suap, harus dilaporkan ke Jokowi. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

Tujuannya, iklim usaha di Indonesia berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berusaha.

"Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah prosesnya semakin mudah? Apakah izin semakin berkurang? Apakah prosesnya semakin sederhana? Apakah biayanya semakin efisien? Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia? Apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti," bebernya.

Apabila semua hal tersebut dapat terpenuhi maka Presiden Jokowi yakin investasi baik skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri resmi meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam perizinan berusaha pada hari ini, Senin (9/8). Dengan hadirnya platform ini, Presiden berharap iklim kemudahan berusaha di Indonesia dapat menjadi semakin baik.

"Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” kata Presiden Jokowi pada peresmian Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko secara virtual, Senin (9/8).

"Yang pasti ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM di mana perizinan-perizinan itu lebih sederhana. Jadi kita langsung online, langsung dengan mengakses, tidak harus pakai perantara, nggak harus pakai yang lainnya yang di mana kita dibebankan biaya tersendiri gitu terutama kalau di sini ya," sambungnya.

Presiden menamabahkan, bahwa sistem OSS berbasis risiko ini salah satu tujuannya untuk memutus pihak-pihak yang mengambil keuntungan (calo) kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan perizinan usaha

“OSS ini memang salah satunya juga untuk memutus orang yang ada di tengah-tengah itu. Sehingga pengusaha tidak langsung ke kantor OSS, melainkan bisa lewat platform yang sudah bangun. Jadi semuanya bisa transparan, terbuka, dan terjamin,” terangnya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerangkan, bahwa OSS sudah dibangun sejak bulan Maret 2021.

"Aplikasi OSS menghubungkan empat aplikasi yakni aplikasi dengan ruang lingkup untuk kabupaten/kota, aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan aplikasi yang ada di pusat di Kementerian Investasi," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, bahwa dengan adanya OSS berbasis risiko tersebut, semua perizinan untuk usaha mikro dan kecil itu gratis tanpa ada pungutan biaya apapun seperti untuk membayar sertifikasi SNI maupun sertifikasi halal.

Sumber: