PPKM Harus Dievaluasi karena Kasus Aktif dan Kematian Akibat Covid-19 Malah Meningkat

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pasalnya, peningkatan kasus positif maupun kematian akibat Covid-19 terus meningkat dan Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Syarief Hasan menilai, kasus harian yang semakin tinggi dan melewati positivity rate maksimal menunjukkan tidak ada kemajuan dalam menangani Pandemi Covid-19.

"Pemerintah selalu mengatakan Covid-19 masih terkendali, sudah melandai, namun data menunjukkan positivity rate masih 24,1 persen, nyaris lima kali lipat dari batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar maksimal 5 persen," ungkap Syarief Hasan.

Pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas yang adil dan proporsional. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya.

Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kesehatan dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya. Syarief Hasan juga mendesak agar pelaksanaan PPKM Berlevel di berbagai wilayah dievaluasi.

“Kita melihat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam penanganan pandemi Covid-19, baik kasus positif maupun kematian. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM di daerah, sehingga dapat berjalan lebih efektif," tandasnya.

Terpisah, Satgas Covid-19 menyoroti 50 kabupaten/kota dengan kasus aktif yang tinggi. Sebaran kasus aktif terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan 11 kabupaten/kota, disusul Banten dan Jawa Timur masing-masing 6 kabupaten/kota, dan DI Yogyakarta 5 kabupaten/kota.

Dan secara tingkat kabupaten/kota ada 5 besar dengan kasus aktif tertinggi yakni Kota Depok (27.389), Kota Bekasi (22.674), Kota Bandung (15.151), Kabupaten Bantul (14.760) dan Kota Tangerang Selatan (11.180).

"Penurunan kasus aktif harus diupayakan tercapai karena kesembuhan yang tinggi," tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, Kamis (5/8).

Yang sangat disayangkan lagi, pada daerah-daerah dengan kasus diatas 1.000 masih didominasi kabupaten/kota di pulau Jawa-Bali. Atau sebanyak 83 kabupaten/kota. Untuk itu perlunya kasus aktif pada daerah-daerah tersebut untuk ditekan dan kesembuhan semakin tinggi.

"Penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Kepada seluruh gubernur dimohon memantau data COVID-19 di provinsinya. Sehingga selalu terpantau perkembangannya, karena hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin," pungkasnya. (khf/zul/fin)

Sumber: