Minta Percepat Serapan Anggaran dan Segera Cairkan Bantuan, Ganjar Bilang Begini ke Bupati

Bupati dan wali kota dan jajaran OPD di Jawa Tengah diminta segera mempercepat serapan anggaran penanganan Covid-19. 

Hal ini seperti ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga meminta bantuan sosial untuk masyarakat segera dicairkan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memimpin rapat penanganan Covid-19 di gedung A lantai 2 Pemprov Jateng, Senin (26/7). 

Rapat dihadiri seluruh bupati/wali kota secara daring dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng.

"Ada dua poin yang kita bicarakan dalam rapat hari ini bersama bupati/wali kota dan tentu saja OPD. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, maka saya minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua sudah on going proses bahkan majunya cepat sekali," katanya.

Memang ada beberapa pekerjaan yang belum berjalan karena masih proses pengadaan. Namun hal itu hanya menunggu waktu saja, untuk segera dieksekusi.

"Dan ternyata ada beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak perlu dikeluarkan. Misalnya anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi," jelasnya.

Meski begitu, Ganjar menegaskan tetap harus dilakukan percepatan. Jika ada mata anggaran yang tidak terpakai, dia meminta agar segera dialihkan untuk hal yang diperlukan.

"Misalnya untuk pembelian peralatan kedaruratan yang dibutuhkan layanan kesehatan. Apakah ventilator, HFNC dan peralatan lain yang sekarang dibutuhkan masyarakat. Atau digunakan untuk menambah peralatan testing dan tracing, meskipun stok kita masih ada," jelasnya.

Poin kedua adalah tentang bantuan sosial. Ganjar meminta seluruh bupati/wali kota memastikan bantuan yang harus diterima rakyat, segera dicairkan.

"Maka saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bansos, bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM," tegasnya.

Semua bupati/wali kota diminta membuat call center agar memudahkan masyarakat bertanya. Hal itu penting agar kalau ada masyarakat yang kelewatan, bisa segera di-backup.

Selain itu, call center tersebut juga bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Ada yang ingin konsultasi dan laporan lainnya.

"Kami dari pemprov juga sudah menyiapkan hitung-hitungannya. Nanti kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan dari pusat, kabupaten atau desa, di sinilah tugas pemprov. Jadi kami menjadi penjaga gawang terakhir untuk membantu mereka," pungkasnya.

Sumber: