PPKM Darurat Hampir Rampung, Politisi PKS: Publik Boleh Menegur Bila Pemerintah Luput dari Tanggung Jawabnya

PPKM Darurat Hampir Rampung, Politisi PKS: Publik Boleh Menegur Bila Pemerintah Luput dari Tanggung Jawabnya

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menanggapi keputusan pemerintah yang resmi memperpanjang PPKM hingga, Minggu (25/7) hari ini. Menurutnya, keputusan tersebut menyisakan lubang besar, seperti interaksi petugas dengan masyarakat di lapangan juga berbagai indikator.

“Target penurunan mobilitas sebesar 30 persen, nyatanya yang tercapai masih 20 persen. Lalu tracing dari 15 orang per satu kasus positif/300 ribu kontak yang ditargetkan sejauh ini baru bisa melakukan tracing sebanyak 250 ribu kontak,” ungkap Mardani dikutip, Sabtu (24/7).

Menurutnya, testing, tracing, dan treatment merupakan kunci utama pengendalian pandemi. Menurut Mardani, sebanyak apapun kapasitas yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi akan kalah cepat dengan virus.

“Kita masih dibayangi banyaknya RS yang menutup ruang IGD karena tak kuasa menampung pasien,” ujarnya.

Politisi PKS ini melanjutkan, jumlah tenaga kesehatan kian berkurang akibat Covid-19. Tentu, dengan testing, Pemerintah dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan yang mulai kolaps.

“Kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat juga harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di masa perpanjangan jangan sampai terulang, masyarakat sudah merasakan dampaknya, ini mesti jadi pelajaran mahal para menteri, khususnya Mendagri,” tukasnya.

Mardani mengatakan, perlu diingat kembali saat Kemendagri baru membuat edaran untuk Satpol PP, namun PPKM Darurat sudah mau selesai.

“Artinya tidak sedia payung sebelum hujan. Pemberian otoritas/peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi. Dan jangan salahkan anak buah, pemimpin yang salah. Semua perlu persiapan dan manajemen yang baik,” tegasnya.

Sebagaimana mestinya, pasti ada kesulitan menengahi kebijakan yang disenangi semua pihak. Namun, kekusaan yang besar akan diiringi tanggung jawab yang besar dan publik boleh ‘menegur’ bila Pemerintah luput dari tanggung jawabnya. (khf/zul/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: