Mahfud MD Akui Varian Delta Bikin Pemerintah Kewalahan

Mahfud MD Akui Varian Delta Bikin Pemerintah Kewalahan

Masuknya varian Delta ke Indonesia mengakibatkan meningkatnya kasus baru positif COVID-19. Hal ini membuat pemerintah kewalahan.

"Sejak varian delta merebak, masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kelompok masyarakat yang semula tidak mau divaksin, sudah mau. Sampai sekarang kita kewalahan karena varian Delta merebak. Dulu orang nggak mau vaksin. Sekarang rebutan vaksin sampai antre di mana-mana. Bahkan sampai ditolak. Kenapa? Karean tenaga kesehatan tidak cukup," ujar Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (24/7).

Begitu banyaknya orang yang mau divaksin, pemerintah akhirnya membuat kebijakan vaksin berbayar. Belakangan, kebijakan itu dicabut.

"Kemudian timbul penolakan dari masyarakat. Katanya melanggar prinsip keadilan nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ndak mampu bayar. Akhirnya, pemerintah memutuskan tidak ada vaksin berbayar," tegasnya.

Mahfud menegaskan pemerintah terus memperhatikan dan berupaya menangani persoalan akibat COVID-19. "Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu," jelas Mahfud.

Pemerintah, lanjutnya, terus menyerap aspirasi dari masyarakat terkait keresahan tersebut. Aspirasi tersebut lalu diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dalam mengatur penanganan pandemi COVID-19.

Sementara itu penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis pertama hingga Sabtu (24/7) mencapai 44.107.926 jiwa. Sementara jumlah penerima vaksin dosis kedua alias lengkap sebanyak 17.475.996 jiwa

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 208.265.720 jiwa. Ini untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia kembali menerima delapan juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (22/7) lalu.

Sehingga total Vaksin yang dimiliki Indonesia menjadi 152.907.880 dosis vaksin. Baik dalam bentuk jadi maupun bulk. Ahli Virologi dan Molekuler Biologi Universitas Udayana Profesor I Gusti Ngurah Mahardika mengatakan vaksin COVID-19 bisa menurunkan risiko berat bahkan kematian bagi para penerima.

"Vaksin memang tidak membuat seseorang bebas dari paparan COVID-19. Namun dengan vaksinasi bisa menurunkan risiko berat atau bahkan kematian," jelas Mahardika.

Vaksin, lanjutnya, juga mampu mengurangi tekanan terhadap rumah sakit. Karena meringankan gejala infeksi pada pasien. Vaksinasi sangat penting mengurangi risiko berat apabila seseorang terpapar. (rh/zul/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: