Firli Bahuri Ingatkan Luhut dan Erick Thohir soal Vaksin Berbayar
Berdasarkan kajian, Firli menekankan, KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma, karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko. KPK, kata Firli, mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.
"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi," pungkasnya. (jpnn/zul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
