Tidak Miliki Sarpras, KBM Daring Ancam Siswa Putus Sekolah

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan sistem daring atau online dapat mengancam siswa putus sekolah. Terutama para siswa yang tidak mampu menyiapkan sarana dan prasarana (Sarpras) daring, misal handphone android atau pulsa kuota.

Bupati Tegal Umi Azizah, Senin (8/3) mengatakan, di masa pandemi ini, pemerintah memberlakukan KBM siswa sekolah dengan sistem daring. Namun situasi ini sebenarnya tidak hanya memperlebar kesenjangan pendidikan, tetapi juga berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar atau learning loss dan bahkan putus sekolah pada anak.

"Ancaman akan hilangnya generasi atau lost generation akibat pandemi ini semakin nyata,” katanya.

Untuk itu, tambah Umi Azizah, dirinya berharap dalam penyiapan perangkat dan platform teknologi pembelajaran daring supaya dilengkapi bahan ajar dengan model swa-ajar sebagai bagian dari penciptaan ekosistem pendidikan yang lebih sederhana, fleksibel dan berorientasi pada kompetensi paling bermakna. 

"Semoga ekosistem ini mampu mendorong siswa belajar mandiri sebagai sebuah kenyamanan baru sehingga potensi learning loss bisa ditekan," ujarnya.

Umi menekankan pentingnya peran pemerintah desa, sektor swasta dan kelompok peduli dalam mendukung keberlanjutan dunia pendidikan yang tengah bertransformasi ke dunia digital ini.

Peran pemdes, lanjut Umi Azizah, termasuk filantropi dunia usaha bisa diwujudkan dengan penyediaan wifi gratis di lingkungan permukiman padat penduduk yang hanya dikhususkan bagi pelajar atau siswa sekolah. 

Sementara untuk mencegah anak putus sekolah, program Yuh Sekolah Maning masih akan menjadi platform andalan Pemkab Tegal. Program tersebut menjadi katalis yang akan mencegah siswa putus sekolah, termasuk mengembalikan mereka yang sudah terlanjur putus sekolah kembali bersekolah. 

Untuk pembelajaran tatap muka, rencananya akan dimulai bulan Juli 2021 setelah seluruh guru dan tenaga kependidikan mendapat suntikan vaksin Covid-19. Vaksinasi ditargetkan selesai akhir bulan Juni mendatang.

Hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa guru dan peserta didik. Ini cukup relevan sebagai upaya untuk menekan pertambahan kasus covid-19 dan menumbuhkan herd immunity yang dipercepat lewat program vaksinasi nasional. (guh/ima)

Sumber: