Ma'ruf Amin Dianggap Paham Fikih, Amien Rais: Bisa Mengatakan, Pak Presiden Ini Keliru Pak, Tolong Pak

Ma’ruf Amien dianggap sosok yang paham fikih. Sehingga semestinya tidak mungkin membiarkan aturan yang melegalkan miras.

Dikutip dari JPNN, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 Amien Rais menyebut wakil presiden semestinya bisa menyarankan Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut Amien, perpres tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Yakni melegalkan perdagangan, produksi, dan konsumsi minuman keras (miras) yang dilarang oleh Alquran.

“Pak Ma’ruf Amin panjenengan bisa mengatakan, ‘Pak Presiden ini keliru, pak. Tolong Pak’,” kata Amien dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Amien Rais Official, Minggu (28/2).

Selain Ma’ruf, kata Amien, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga bisa meminta Jokowi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Menurut Amien, melegalkan miras justru akan membawa kehancuran bagi generasi muda Indonesia.

“MUI, Muhammadiyah, NU, juga seluruh eksponen umat Islam itu segera meminta supaya perpres itu dicabut selesai. Mengapa? Ini adalah taruhan bagi generasi muda,” kata inisiator Partai Ummat itu.

Amien menyadari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 hanya berlaku di beberapa wilayah. Namun, bukan berarti pemerintah bisa memberikan keleluasaan menenggak miras di Indonesia.

“Semestinya ditutup, jangan sampai kemudian terjadi kehancuran akhlak apalagi anak muda, generasi muda itu menenggak miras dan main judi apalagi. Jadi, ini saya enggak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu,” beber dia.

Sebelumnya, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada 2 Februari 2021.

Aturan itu menjadi turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut, terdapat empat wilayah yang diberikan izin pembuatan industri miras di Indonesia yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara. (jpnn/fajar/ima)

Sumber: