Kata Jubir Presiden, Pemerintah Gak Punya Buzzer, Punyanya Influencer aja Itu juga Gak Dibayar

Tudingan sejumlah pihak bahwa Pemerintah memiliki buzzer dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Bantahan itu diungkapkannya menanggapi tudingan pemerintah menggunakan uang rakyat untuk membiayai para buzzer di media sosial (medsos).

“Pemerintah tidak punya buzzer,” tegas Fadjroel kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (11/2) kemarin.

Fadjroel juga menuturkan, yang digunakan pemerintah adalah influencer untuk penanganan Covid-19 dan juga vaksinasi di Tanah Air. Bahkan para influencer tersebut juga tidak digaji oleh pemerintah.

“Influncer terkait Covid-19 dan vaksinasi. Itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Para influencer itu juga digunakan pemerintah menarik wisatawan dan memperkenalkan Indonesia kepada banyak orang. Influncer tersebut di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Kalau influencer yang digunakan Kemenparekraf itu resmi dan legal untuk branding dan awareness,” jelasnya seperti yang dikutip dari JawaPos.com.

Terkait keluhan sejumlah pihak yang mengaku diserang buzzer, Fadjroel mengaku juga mengalaminya. Para buzzer yang kontra kepadanya itu juga menyerang dirinya selama 24 jam penuh.

Akan tetapi, hal itu sama sekali tak merisaukannya dan membuatnya khawatir. Baginya, untuk mengatasi serang itu, dirinya cukup dengan melakukan pemblokirab kepada para buzzer itu saja.

“Mendsos saya juga 24 jam diserang buzzer, jadi pakai fitur blok saja ya beres,” tandasnya.

Sebelumnya, ekonom senior Kwik Kian Gie mengeluhkan dirinya takut melontarkan kritik kepada pemerintah karena langsung diserang buzzer. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengibaratkan buzzer seperti kanker yang harus diberantas.

“Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik kepada Pak Jokowi jadi buruk,” ucap ujarnya, kepada wartawan, Rabu (10/2).

Mardani berharap Presiden Jokowi menyempatkan diri membaca sejumlah hasil survei yang mengulas indeks demokrasi di tanah air yang semakin turun.

“Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat,” papar Mardani. “Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia,” sambungnya.

Untuk itu, Mardani meminta pemerintah bersikap serius atas keinginan mendapat kritik dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan merevisi UU ITE.

Sumber: