Zaman Gus Dur Kalau Ada Konflik Rakyat Sama yang Besar, yang Harus Dibela Rakyat, Rizal Ramli: Sekarang Rakyat

Ekonom senior, Rizal Ramli mengatakan konflik agraria gampang terjadi, karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengungkapkannya saat menjadi nara sumber di webinar, Jumat (4/9) kemarin. 

Karena itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang karib disapa RR ini menuding bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor. 

“Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bertajuk “Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?”, Jumat (4/9). 

Menurut Rizal Ramli, solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah betul-betul mengakui tanah adat, rakyat dan masyarakat, baik yang sudah punya sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan yang ditentukan adat.  

Rizal Ramli bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat maka yang harus dibela adalah masyarakat.

Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah. “Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela rakyat,” cerita Rizal Ramli.

Namun, mantan menteri koordinator kemaritiman periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segala-galanya.

Sementara, kata dia, kepentingan rakyat dinomorsepuluhkan. “Oknum-oknum penguasa dalam berbagai konflik juga terkesan selalu berpihak kepada investor, yang besar-besar, tidak ada keinginan melindungi rakyat dan memberikan keadilan,” katanya. 

Menurut Rizal Ramli, banyak persoalan yang harus dibenahi terkait masalah agraria ini.

Dia mengingatkan, apa gunanya kemajuan dan pembangunan kalau yang menikmati yang besar-besar atau investor. Sementara rakyat tidak dapat manfaat dari lingkungan dan tanahnya.

“Lingkungan dirusak, tanahnya diambil paksa,” tegasnya.

Rizal mengatakan, seharusnya dalam sistem normal rakyat bisa negosiasi dengan investor apakah mau dijual atau tidak, dan mendapat kompensasi dari pengambilalihan tanah.

“Praktiknya, hak rakyat tidak diakui, dan sangat murah atau tidak masuk akal,” pungkas dia. (jpnn/zul)

 

Sumber: