Cina Akan Bangun Pangkalan Militer di Indonesia, Menlu: Indonesia Tak Akan Menjadi Basis Militer Negara Mana P

Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi basis atau pangkalan militer negara mana pun.

Pernyataan Menlu RI tersebut merupakan tanggapan atas laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), atau Pentagon, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi pangkalan militer oleh Cina.

Laporan Pentagon yang disampaikan pada Kongres AS pada Selasa (1/9) menyebutkan bahwa Cina berupaya membangun jaringan logistik di beberapa negara yang dapat mencakup sebagian besar Samudra Hindia. Salah satu negara yang disebut AS tengah dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan logistiknya adalah Indonesia.

Retno mengatakan, Kemlu RI telah membaca laporan Pentagon tersebut dan menyatakan Indonesia tidak akan dapat dijadikan basis militer RRT, atau negara mana pun.

"Secara tegas saya ingin menekankan, bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," tegas Retno di Jakarta, Jumat (4/9).

Selain Indonesia, laporan Pentagon juga menyebutkan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika yang mereka yakini dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan militer, di antaranya Myanmar, Pakistan, Kamboja, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai, bahwa Indonesia harus waspada terkait pernyataan Pentagon tersebut.

"Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang disebut harus waspada dengan penyebutan ini. Hal ini mengingat Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto, dalam pernyataannya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia tidak harus menyediakan wilayah kedaulatannya untuk apapun penempatan tentara asing dari manapun. Terlebih lagi, ketergantungan ekonomi Indonesia ke suatu negara tidak boleh menggoyahkan politik luar negeri bebas aktif dan kokohnya kedaulatan Indonesia.

Hikmahanto menambahkan, bahwa Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyikapi laporan Pentagon mengingat pada saat ini AS sedang membutuhkan legitimasi dari banyak negara untuk berhadapan dengan militer Cina di Laut Cina Selatan.

"Indonesia tidak seharusnya terjebak untuk mendukung AS dalam rivalitasnya dengan Cina. Ada kemungkinan juga, penyebutan Indonesia dalam laporan tersebut agar Indonesia menaruh curiga yang berlebihan terhadap China. Ini dilakukan karena AS memiliki pengamatan Indonesia terlalu dekat bahkan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Cina," tuturnya.

Untuk itu, Hikmahanto menyarankan Indonesia perlu menjaga jarak antar negara besar yang berseteru dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Bila pengambil kebijakan berat sebelah ke salah satu negara maka rakyat akan menilai dan mereka akan memastikan untuk tidak memilih partainya dalam pemilu mendatang," pungkasnya. (der/zul/fin)

Sumber: