Realisasi PEN Rp32,5 Triliun Belum Terasa di Daerah

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata sudah menembus Rp32,5 triliun atau 26,4% dari alokasi Rp123,46 triliun.

Dana yang tidak sedikit ini, ternyata belum juga dirasakan masyarakat lapisan bawah. Pemerintah perlu mengevaluasi format yang digulirkan. Salah satu yang harus dilakukan yakni menggencarkan sosialisasi ke daerah. Baik perbankan maupun lembaga yang menangani PEN tersebut.

”Khusus stimulus Subsidi Bunga, data per 3 Agustus 2020 menunjukkan realisasi sebesar Rp1,3 trilun yang dinikmati oleh lebih dari 2,4 juta debitur,” ungkap Airlangga dalam webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM untuk Indonesia, Selasa (11/8).

Ditambahkannya, Pemerintah telah menempatkan dana pada empat Bank Himbara sebesar Rp30 triliun. Dana tersebut diharapkan bisa digunakan untuk merestrukturisasi UMKM.

”Tentu saja ini UMKM yang ikut di dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga sudah disubsidi bunga maupun UMKM yang di bawah Rp10 miliar,” terangnya.

Erlangga berharap, konsep dan anggaran yang digulirkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap UMKM. Untuk itu, diperlukan stimulus guna meringankan beban pengeluaran UMKM, mendukung kelancaran cash flow, dan menghindari adanya pemutusan pekerjaan.

Penempatan dana kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun juga dilakukan. ”Diharapkan debitur-debitur yang membutuhkan dana itu bisa langsung berinteraksi dengan BPD, dan BPD ini juga akan menangani Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” lanjut Airlangga.

Kemudian untuk stimulus belanja Imbal Jasa Penjaminan dan Penjaminan Kredit Modal Kerja, Pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kepada Jamkrindo dan Askrindo dengan besaran Rp1 triliun.

Sementara terkait stimulus PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) memiliki target UMKM sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak (WP). Per 3 Agustus telah ada realisasi sebesar Rp0,2 triliun dari 205.200 debitur.

”Lalu realisasi dari stimulus Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) per 3 Agustus 2020 telah cair seluruh dana dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp1 triliun,” terang Menko Perekonomian.

Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR khusus selama masa pandemi. Tambahan subsidi bunga/margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.

Calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran produk UMKM, Pemerintah pun memberikan beberapa program antara lain Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bantuan Produktif (Modal Kerja, Red) bagi Pelaku Usaha Mikro.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian KUKM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta kementerian/lembaga lainnya diharapkan dapat membeli produk UMKM melalui aplikasi serta e-katalog dan laman UMKM untuk pengadaan barang/jasa.

Sumber: