Kemiskinan Jawa Tengah Turun Jadi 9,48%, Taj Yasin: Masih Perlu Dimasifkan
PENURUNAN KEMISKINAN- Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan, penurunan kemiskinan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai bidang. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). -ISTIMEWA-Radartegal.disway.id
Namun ia menegaskan penurunan kemiskinan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan.
“Penurunan ini menurut kami masih perlu dimasifkan lagi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Wagub Taj Yasin Ingin Jateng Jadi Tujuan Wisata Kesehatan
BACA JUGA: Capai 46,04 Persen, Realisasi Pendapatan APBD Jateng Tembus Rp11,213 Triliun dalam 6 Bulan
“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelasnya.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan mengajak organisasi masyarakat , perguruan tinggi, maupun elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah, sehingga dampaknya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.
“Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat: keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Bantu Verifikasi Data RTLH di Jateng Gubernur Ahmad Luthfi Berangkatkan 1.910 Mahasiswa KKN
BACA JUGA: Jaga Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng, Sumanto Singgung Potensi dan Sektor Unggulan
Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggungjawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tupoksinya.
“Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organsiasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
