Soal LPj Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Tegal, Ini 4 Catatan Penting Fraksi PDIP
PANDANGAN UMUM - Fraksi PDIP beri 4 catatan penting terhadap LPj Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Tegal.-Yeri Noveli-Radar Tegal Grup
SLAWI, radartegal.com - Ihwal Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Tegal, Fraksi PDI Perjuangan DPRD memberikan 4 catatan penting ini.
Catatan penting mengenai LPj Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Tegal disampaikan Ketua Fraksi PDIP Agung Yudhi Kurniawan melalui Pandangan Umum yang dibacakan oleh anggotanya Rosmalia Yuniar dalam Rapat Paripurna, Kamis 26 Juni 2025.
Menurut Rosmalia, untuk melengkapi LPj Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Tegal, Fraksi PDI Perjuangan memberikan 4 catatan penting.
Yaitu, dokumen yang diberikan pemerintah daerah terlalu fokus pada pencapaian angka dan realisasi keuangan, namun minim evaluasi terhadap output dan outcome dari program atau kegiatan.
BACA JUGA:Naik! Efisiensi APBD Kabupaten Tegal 2025 Bertambah Jadi Rp60,95 Miliar
BACA JUGA:Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Juarai Turnamen Mini Soccer 2025
"Misalnya, sejauh mana belanja modal berdampak pada pelayanan publik? Dan apakah realisasi PAD yang tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah?" tanya Rosmalia.
Dia harap, dalam pelaporan keuangan di masa mendatang, pemerintah daerah tidak hanya menyajikan angka. Tetapi juga menambahkan indikator output dan outcome program pembangunan.
Sehingga akuntabilitas kinerja lebih jelas terlihat, tidak semata aspek keuangan.
"Kami mendorong Pemkab Tegal untuk melakukan terobosan dalam pemanfaatan APBD Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Pusat," ujarnya.
BACA JUGA:1.350 PMR Madya dan Wira Kabupaten Tegal Ikut Uji Kecakapan
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Tegal Sepakati Rancangan Perubahan KUA PPAS 2025
Dia menjelaskan, terobosan itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli daerah (PAD), baik dari sektor pemberdayaan UKM, pertanian, peternakan, pariwisata maupun ekonomi kreatif.
Diharapkan orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



