Radartegal.com- Terimbas efisiensi anggaran, isu mengenai pemecatan karyawan TVRI dan RRI santer terdengar di media sosial.
Pemangkasan ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam isu yang beredar, pemecatan karyawan TVRI dan RRI tersebut terkait dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah.
Namun, kabar mengenai pemecatan yang beredar di media dan di kalangan jurnalis cukup membingungkan. Hal ini diakui Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Novita Hardini.
BACA JUGA: Jadi Tantangan, Efisiensi Anggaran di Kabupaten Tegal Diharapkan Tak Ganggu Belanja Esensial
BACA JUGA: Refocusing Anggaran 2025, Pembangunan Gedung Kantor Dishub Kabupaten Tegal Bureng
"Kalaupun ada isu efisiensi anggaran, saya bisa pahami. Namun, ketika pertimbangannya adalah efisiensi tapi mengorbankan rakyat, ini yang harus kita kritisi," jelasnya dikutip dari Disway.id, Kamis, 13 Februari 2025.
Menurutnya, anggota DPR Komisi VII sudah turun tangan dengan menggelar rapat bersama Direktur TVRI untuk mendapatkan klarifikasi.
Pihaknya menyatakan komitmennya untuk memastikan tidak ada pemecatan terhadap karyawan, khususnya di tingkat bawah.
"Komitmen ini yang terus dikejar oleh Komisi VII untuk benar-benar memastikan kepada seluruh jajaran pemerintah, dalam hal ini lembaga penyiaran, untuk tidak ada PHK atau merumahkan karyawan-karyawan yang ada di tingkat bawah," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Bupati dan Wakil Bupati Tegal Segera Dilantik, DPRD Sentil TAPD soal Anggaran
BACA JUGA: Kena Refocusing Anggaran, Target Awal PTSL 2025 Kabupaten Tegal Turun Jadi 8.981 Bidang Saja
Hasil rapat dengan Direktur TVRI mengonfirmasi tidak ada pemecatan terhadap seluruh karyawan, termasuk kontributor.
"Ini menjadi kabar bahagia di masyarakat dan tentunya komitmen ini yang terus dikejar oleh Komisi VII," tegasnya.
Hardini juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan rakyat.