SLAWI, radartegal.com - Diminta selalu memantau pelaksanaan APBD II Kabupaten Tegal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia jangan hanya seremonial.
Penasehat DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Tegal Bambang Asmoyo SH MH, Rabu, 5 Februari 2025 meminta KPK harus komitmen dengan apa yang sudah menjadi tugasnya.
Ketika ada pelanggaran, segera melakukan tindakan tegas.
"Kami juga berharap kepada DPRD Kabupaten Tegal lebih aspiratif bukan hanya kaitan pokok-pokok pikiran (Pokir) fisik, tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Ingatkan Tupoksi Anggota DPRD Brebes
BACA JUGA: Cegah Korupsi di Kabupaten Tegal, KPK Lakukan Perbaikan Sistem di Hulu
Bambang menyebut, pada September 2024 lalu, KPK telah melakukan komitmen antikorupsi di Gedung DPRD Kabupaten Tegal.
Kegiatan yang bertemakan tentang Koordinasi dan Pertemuan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi ini sekaligus Penandatanganan Pernyataan Komitmen Anti Korupsi yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal.
Hadir dalam acara tersebut Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Azril Zah. Bambang mengaku sangat mendukung program KPK untuk memberikan sosialisasi tentang antikorupsi.
Sebab, setelah menjabat menjadi anggota DPRD, potensi korupsinya tinggi. Terlebih, legislatif memiliki kewenangan untuk budgeting.
BACA JUGA: Datang ke Kota Tegal, KPK Singgung Kasus Korupsi yang Jerat Kepala Daerah
BACA JUGA: KPK Datang di Kabupaten Tegal, 50 Anggota DPRD Diminta untuk Lakukan Ini
"Kami berharap KPK mendampingi terus agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan aturan dan berpihak pada masyarakat," kata Bambang, advokat senior yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anti Korupsi Indonesia Tegal.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Azril Zah sebelumnya memaparkan makna korupsi, modus korupsi hingga kasus korupsi perencanaan APBD. Bahkan, sanksi serta beberapa contoh kasus korupsi di sejumlah wilayah di Indonesia.