Menurutnya, salah satu aspek penting dalam pengembangan destinasi wisata daerah adalah partisipasi warga sekitar sebagai tuan rumah sekaligus garda terdepan dalam melaksanakan sapta pesona.
Mereka ada di sisi pelaku UMKM, penyedia jasa penunjang pariwisata hingga kelompok sadar wisata atau Pokdarwis.
“Peran masyarakat lokal pada penataan atau pengembangan objek wisata Cacaban dan Purin ini tidak bisa kita tinggalkan. Eksistensinya harus diperhatikan dan mereka kita libatkan,” ucapnya.
BACA JUGA: Rekomendasi Tempat Wisata Tegal yang Indah dan Murah, Sangat Cocok untuk Libur Lebaran
BACA JUGA: Dosen Poltek Harber Kenalkan Virtual Tour Objek Wisata Tegal di Thailand
Pihaknya pun menyambut baik rencana pengembangan wahana dan fasilitas yang ditawarkan perusahaan asal Jakarta ini.
Terlebih jika melihat nilai investasinya yang cukup besar, tentu ini menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah di tengah kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana pada sejumlah objek wisata milik pemda perlu perbaikan dan peremajaan.
Agustyarsyah menyadari, agar sampai ke tahap penandatangan perjanjian KSP kedua aset atau barang milik daerah ini memerlukan waktu yang tidak singkat.
Lain halnya dengan pola sewa yang sudah ditentukan harga sewanya melalui peraturan daerah, KSP harus melalui serangkaian tahapan dari mulai pembentukan tim pemanfaatan aset hingga proses lelang.
BACA JUGA: Wajib Dikunjungi, Ini 10 Rekomendasi Wisata Tegal Paling Populer 2024 dari Kota hingga Lereng Gunung
Untuk itu, sepanjang sesuai dengan kaidah pemanfaatan barang milik daerah, dirinya berkomitmen mengawal dan menghantarkan proses investasi ini agar dapat dilanjutkan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
Hal tersebut dibenarkan Kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni yang memfasilitasi pertemuan keduanya.
Ia mengaku optimis kerja sama ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat, meski baru pertama kali pihaknya menjajaki KSP pengelolaan objek wisata daerah.
“Sesuai arahan kepala daerah, kami akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Termasuk nantinya dengan instansi vertikal mengingat penguasaan lahan di Cacaban ada yang milik Perhutani. Doakan mudah-mudahan ini bisa terwujud dan pariwisata kita bisa lebih berkembang lagi,” kata Uwes.