TEGAL, radartegal.id - Pj Walikota Dadang Somantri berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tegal berlangsung dengan cantik. Cantik kotanya, sukses tanpa ekses.
Itu, disampaikannya saat menghadiri Hadiri Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada yang digelar Jumat 26 Juli 2024 siang. Hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Desk Pilkada, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya.
Menurut Dadang, rapat Koordinasi merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024. Selang, dirinya berharap angka partisipasi masyarakat pemilih harus lebih baik dari pemilu kemarin.
"Kita berharap agar angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada nanti lebih baik dari Pemilu 2024 lalu," katanya.
BACA JUGA: Pilkada Serentak Makin Dekat, 19.154 Pemilih Pemula di Brebes Belum Perekaman E-KTP
BACA JUGA: Pencoklitan Data Pemilih Pilkada 2024 di Tegal Rampung, KPU Bersiap Susun DPHP
Selanjutnya, Dadang juga menyoroti tentang keindahan kota yang harus tetap dijaga dengan benar. Utamanya, dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
"Saya ingin dalam penyelenggaraan Pilkada ini cantik. Cantik kotanya dan sukses tanpa ekses," ujar Dadang.
Dadang menilai, Desk Pilkada itu untuk bahan pemantauan, mengiventarisasi dan mengantisipasi permasalahan. Serta memberikan saran penyelesaian atas pelaksanaan Pilkada.
"Dengan adanya DESK ini nantinya dapat membangun komunikasi, informasi. Semoga Pilkada tetap kondusif, dan kolaborasi ini akan berjalan baik dan berharap betul Pilkada sukses tanpa ekses dengan partisipasi yang maksimal," ujar Dadang.
BACA JUGA: 136 Linmas yang Akan Menjaga TPS Pilkada 2024 di Tegal Diberikan Bekal
BACA JUGA: Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Tegal Diminta Bisa Menjaga Integritas
Ketua DESK Pilkada Drg. Agus Dwi Sulistyantono menyampaikan tujuan dari rakor yakni untuk menjalin sinergi dan kolaborasi stakeholder. Dengan penyelenggara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.
"Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum secara tegas dan transparan termasuk menjaga netralitas ASN. Melakukan identifikasi kondisi sospol wilayah dengan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi tingkat kerawanan tinggi dalam tahapan pilkada," paparnya.