Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Ini Pandangan Fraksi

BREBES, radartegal.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes menggelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Brebes TA 2023. Dalam hasil ini sejumlah Fraksi DPRD menyampaikan pandangannya yang diwakili oleh Fraksi Gerindra.

 

Pandangan Fraksi Gerindra DPRD Brebes yang dibacakan oleh Nur Endro mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupkan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan setelah melakukan proses penyusuanan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD dan pelaksanaan APBD selesaikan dilakukan.

 

"Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Brebes TA 2023 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

 

 

Dia menyebutkan, komponen di atas merupakan sangat vital. Ini tidak lain untuk menunjang perkembangan daerah nantinya.

 

BACA JUGA: RDTR Perkotaan Disusun, Anggota DPRD Brebes Ingatkan Harus Punya Nilai Efektif dan Pemanfaatannya

 

BACA JUGA: Tahun Baru Islam, Anggota DPRD Brebes: Jadikan Momentum Perubahan

 

Dia menerangkan, APBD juga merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemda.

 

"Memperhatikan potensi yang masih akan dihadapi maka saran pendapatan daerah yang ditetapkan asalah harus dapat bertambahnya PAD dan penerimaan daerah lainnya yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD," terangnya.

 

Sedangkan belanja daerah dana yang disediakan harus dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program daerah. Sedangkan intuk penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

 

"Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas serta kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, penanggulangan masal sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan failitas sosial," pungkasnya.