"Jika terjadi kredit macet, pihak leasing wajib melapor ke polisi yang ditunjuk dalam undang-undang fidusia. Yang boleh menarik itu pengadilan, harus sesuai keputusan pengadilan. Leasing tidak boleh memberikan surat kuasa penarikan. Leasing hanya boleh menagih," tandas dia.
Saat diwawancarai media, salah satu tersangka dari delapan oknum debt colector di Semarang berinisial TBG mengaku menjalankan profesi debt collector, karena diajak temannya seorang debt collector kawakan. Gaji yang dia terima per bulan sangat tinggi berkisar 20-30 juta.
"Saya digaji bulanan sekitar Rp20 sampai 30 juta per bulan," tandas dia.
Atas adanya aksi perampasan dan intimidasi yang sering dilakukan oknum debt collector, Kombes Johanson meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
"Kami meminta masyarakat berani melapor. Masih sering didapati, warga tidak berani melaporkan bila mereka menjadi korban intimidasi maupun pengambilan paksa," imbau Kombes Johanson.
Atas perbuatannya, delapan oknum debt colector di Semarang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, dijerat empat pasal KUHP berlapis. Yaitu pasal 365, pasal 368, pasal 55 serta pasal 66 dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.
Sementara Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan pemberantasan premanisme menjadi salah satu prioritas Polda Jateng. Pihaknya akan melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi para pelaku premanisme yang melakukan intimidasi maupun perampasan di masyarakat.
"Bagi para pelaku yang masih buron, akan terus kami buru. Anda bisa melarikan diri, tapi anda tidak bisa sembunyi," tegasnya.
Demikian informasi tentang penangkapan delapan oknum debt colector di Semarang oleh Tim Jatanras Polda Semarang. Semoga bermanfaat. (*)