M. Khuzaeni, dari Fraksi GoLkar berujar, kegagalan APBD 2022 lalu menimbulkan kerugian keuangan negara, mulai dari anggaran pembuatan RKPD Perubahan, KUA PPAS Perubahan, dan RAPBD Perubahan.
"Miliaran rupiah hilang percuma. Kerugian besar bagi masyarakat atas kegagalan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang sangat dinanti oleh masyarakat," cetusnya.
BACA JUGA:Antisipasi Tawuran Antar Pelajar, Anggota DPRD Brebes Pesan Ini untuk Orang Tua
BACA JUGA:DPRD Gelar Paripurna KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2023
Selanjutnya, H. Khamami dari Fraksi PPP Nurani Rakyat berharap, APBD Kabupaten Tegal dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, menjamin insfrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan serta pemerataan ekonomi.
"Termasuk juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani dengan baik," ucapnya yang tidak menyinggung pendapatan asli daerah yang menurun.
Sementara itu, Arip Budiono dari Fraksi Demokrat Sejahtera mengapresiasi kinerja Pemkab Tegal atas laporan Rancangan Perubahan APBD 2023 yang telah berjalan dengan baik. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Ini harus tetap dipertahankan agar APBD Kabupaten Tegal dapat dimanfaatkan dengan baik," imbuhnya tanpa menyebut soal penurunan pendapatan asli daerah. ***