JAKARTA, radartegal.com - Rencana konversi kompor gas ke kompor listrik dinilai Political Economy and Policy Studies (PEPS) tidak adil bagi rakyat. Terutama masyarakat kalangan bawah.
Selain itu rencana konversi dari elpiji ke kompor listrik akan menambah banyak masalah.
Director PEPS Anthony Budiawan mengatakan, kenaikan harga dan subsidi elpiji saat ini bersifat sementara. Sementara program kompor listrik akan menjadi permanen.
BACA JUGA:Jokowi Masih Bimbang, Konversi Kompor Gas ke Listrik Induksi Belum Pasti Dilakukan Tahun Ini
Karenanya, rencana konversi dari elpiji ke kompor listrik akan menambah banyak masalah di tengah masyarakat.
Sebab, penggunaan kompor listrik secara otomatis akan meningkatkan penggunaan listrik. Akibatnya, rakyat miskin yang paling merasakan dampaknya.
Menurut dia, program 'rakyat miskin kesetrum surplus listrik' itu sangat aneh.
BACA JUGA:Hasil Liga 3 Jateng Persab Brebes vs Slawi United : Harus Puas Berbagi 1 Poin
Rakyat miskin dikasih kompor induksi yang memerlukan peralatan masak khusus mengandung magnetik.
"Harusnya batalkan karena program 'rakyat miskin kesetrum surplus listrik' ini tidak adil bagi rakyat kelompok bawah," ujar Anthony, Minggu, 25 September 2022.
Selain itu, paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara.
BACA JUGA:Dukung Pertemuan Ilmiah Tahunan IDI Kabupaten Tegal, Bentuk Kepedulian Wardah bagi Kesehatan
Pasalnya, tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022.
"Realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan," kata Anthony.
Oleh karena itu, Anthony minta pemerintah membatalkan rencana konversi kompor listrik karena sangat mengorbankan rakyat kecil.