TEGAL, radartegal.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengurangi beban keuangan negara, Wakil Ketua Komisi IX itu menyarankan agar proyek-proyek besar atau mercusuar bisa ditunda.
Pernyataan Abdul Fikri itu disampaikannya saat memberikan paparan dalam workshop pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, Selasa 13 September 2022.
Menurut Fikri, kenaikan harga BBM mempunyai dampak yang luar biasa. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari sejak dinaikan, World Bank mencatat 50 persen penduduk Indonesia jatuh miskin.
Karenanya, dia menyayangkan langkah Pemerintah yang mengambil pilihan menaikan harga BBM. "Memang pengelolaan negara harus peduli dengan masyarakat. Kalau misal ini pilihan pahit, maka proyek mercusuar yang di tunda dulu."
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan saat Covid-19, pemerintah melakukan refocusing dengan tidak ada pembangunan. Seperti di bidang pendidikan, tidak ada rehab ruang kelas baru dan lainnya.
Kemudian, ujar Fikri, di bidang wisata dan ekonomi kreatif itu dampaknya juga luar biasa. Bahkan, sebelum yang lain terdampak, mereka sudah merasakannya sejak pandemi Covid-19.
"Karenanya, kita minta kenaikan BBM bisa ditunda kalau memang itu tidak bisa ya, maka proyek besar bisa ditunda agar tidak membebani kemudian mengembalikan subsidi,"ujarnya.
Meski begitu, ujar Fikri, dirinya merasa bersyukur karena saat ini Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sudah terbit. Sebab, ada poin yang menjelaskan pemberian bantuan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki modal.
"Misal ada pelaku industri kreatif yang membuat kacamata dari kayu laris sampai pasar internasional tapi tidak punya modal. Ini bisa dapat pembiayaan, mudah-mudahan bisa terealisasi," kata Fikri.
Fikri berharap, negara bisa hadir dan mengimplementasikan regulasi tersebut melalui Kemenparekraf RI. Bukan hanya pusat saja, tetapi juga daerah.
"Kita berharap ada kolaborasi dan sinergi, regulasi itu diharmonisasikan. Sehingga bukan hanya dilakukan pusat melalui kementerian, tetapi juga dilakukan oleh daerah melalui dinas-dinasnya," jelasnya.
Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf RI, Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, workshop pengelolaan keuangan sengaja digelar untuk membantu para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memahami cara mengelolanya. Sebab keuangan harus dikelola dengan baik.
"Pertama, kita ingin memberikan pengetahuan tentang membedakan antara usaha, keuangan pribadi, dan keuangan usaha. Setelah itu mereka akan mendapatkan pelatihan membuat laporan keuangan, seperti neraca, laporan rugi laba dan sebagainya," pungkasnya. (muj/zul)