JAKARTA, radartegal.com - P emerintah dianggap membuat kisruh masyarakat dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Apalagi pejabat pemerintah yang menyampaikan wacana kenaikan harga BBM, ungkap Mulyanto, juga memberikan data yang berbeda-beda. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga para menterinya.
Itulah sebabnya pemerintah diminta jujur saat menyampaikan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat. Pemerintah tidak boleh mengada-ada.
Menurut Mulyanto, semakin banyak info yang berbeda akan membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap penjelasan Pemerintah. “Terkait harga keekonomian BBM, pemerintah jujur saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi."
"Agar rakyat tidak semakin bingung,” tegas Mulyanto.
Politrisi PKS itu lalu menyarankan pemerintah membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM ini. Antara lain dengan menunjuk satu menteri yang berwenang dan berkompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat.
Dengan demikian data yang dirilis pemerintah tidak beda-beda. “Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan gampangnya menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM."
"Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Akibatnya masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana,” ujar Mulyanto.
Seperti diketahui Pemerintah mewacanakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun hingga kini belum diketahui besaran angka kenaikan tersebut, termasuk juga harga keekonomian BBM bersubsidi.
Data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait harga keekonomian Pertalite dan Solar berbeda-beda.
Semestinya tugaskan BPK untuk menghitung HPP (harga pokok produksi) solar dan pertalite ini agar clear dan akurat. Mulyanto juga menyoroti besaran subsidi BBM yang disampaikan Pemerintah.
Menurutnya, data besaran subsidi yang disampaikan Presiden kurang tepat. Angka APBN perubahan yang sebesar 502 triliun rupiah bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk pembayaran subsidi dan kompensasi baik untuk BBM, gas LPG 3 kilogram, serta listrik.
Termasuk dalam angka itu juga utang dana kompensasi Pemerintah untuk tahun 2021. “Jadi statemen yang ‘lebay’ kalau angka 502 triliun rupiah itu disebut hanya untuk subsidi BBM di tahun 2022,” katanya seperti yang dilansir radartegal.com dari rmol.id
Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram untuk tahun 2022, setelah disesuaikan dengan harga terbaru, menjadi sebesar Rp 149,3 triliun. Dimana subsidi untuk LPG 3 kilogram lebih besar daripada subsidi untuk BBM. (*)