Jika pemerintah mampu mengatasi mafia minyak goreng, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Pemberian BLT Rp300 ribu selama tiga bulan ke depan, sama saja pemerintah telah kalah dari mafia minyak goreng.
"Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng. Sungguh ironis, ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegas pengamat politik Jamiluddin Ritonga lewat keterangannya, Senin (4/4).
Menurut Jamiluddin, pemberian BLT kepada masyarakat juga bukan solusi mengatasi persoalan mahalnya minyak goreng. Tetapi, pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia.
"Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi,” tutupnya.
Pemerintah juga harus mengungkap penyebab langka dan mahalnya minyak goreng serta menangkap pihak-pihak yang terlibat.
"Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional,” tutupnya.
Sekadar mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah memutuskan akan memberi BLT kepada 20,5 juta keluarga. Pemberian tersebut dinamakan BLT minyak goreng yang akan dikonversi dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu.
Presiden mengungkapkan BLT minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat.
“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden. (rmol/zul)