Pendataan keluarga yang dilakukan Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah sudah selesai 100 persen. Saat ini data yang didapatkan April-Mei lalu itu, sedang dilakukan pengolahan dan validasi selanjutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Widwiono mengatakan semua kepala keluarga (KK) di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah berhasil dicatat. Termasuk warga yang berada di pulau-pulau seperti di Kabupaten Cilacap dan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara.
Hanya saja Widwiono belum bisa merinci hasil pendataannya, karena masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Apalagi, menurut Widwiono, saat ini sudah memasuki September, sehingga dipastikan ada sejumlah perubahan yang terjadi, usai pendataan awal tahun ini.
“Utamanya terkait penderita stunting, nanti akan kita pastikan berapa persentasenya. Ini akan sangat berguna sebagai acuan penanganan program selanjutnya,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana bersama Mitra di Gedung Serbaguna Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Senin (6/9).
Widwiono tak menampik proses pendataan keluarga di Jateng sempat terkendala pandemi Covid-19 yang menimpa hampir di semual wilayah kerjanya. Meski begitu, dengan dukungan semua stake holder, pendataan bisa diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, Elliya Hidayah mengungkapkan pendataan keluarga di Kabupaten Tegal sudah dilakukan 1 April-31 Mei lalu.
Meski terkendala sejumlah persoalan, seperti kader PPKBD yang terinfeksi Covid-19, pendataan keluarga bisa diselesaikan dengan melibatkan kader sub PPKDB dan tokoh masyarakat di desa-desa. Walaupun, papar Elliya, waktunya ditambah dua minggu.
“Hasilnya 409.815 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tegal berhasil didata. Untuk Kecamatan Dukuhturi terdata 22.639 KK,” terangnya lagi.
Sedangkan untuk mempertahankan keberhasilan program KB di Kabupaten Tegal, rinci Elliya, Pemkab Tegal melibatkan 287 orang PPKBD yang dibantu 1.846 orang sub PPKDB. Semuanya merupakan sumber daya manusia (SDM) lokal yang menjadi kekuatan dan diandalkan Dinas P3AP2 dan KB.
Sedangkan terkait stunting, Elliya tak menampik masih ada 10 dari 18 kecamatan yang angkanya cukup tinggi. Hanya saja, persentase angkanya masih dibawah penderita stunting nasional, yakni 12 persen.
Di sisi lain, Kepala Desa Pepedan Hery Purnawan membenarkan desanya menjadi salah satu dari dua desa di Kecamatan Dukuhturi yang jumlah penderita stuntingnya cukupo tinggi. Sejak pandemi berlangsung, terdata 20 anak yang tumbuh kembangnya terganggu.
Saat ini, dengan bantuan dari Pemkab Tegal serta memaksimalkan koordinasi di tingkat desa, sudah mulai dilakukan penanganan menyeluruh. Apalagi rerata penderitanya justru berasal dari keluarga yang tak mampu.
Di bagian akhir sosialisasi, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani menggarisbawahi perbedaan data stunting antara pemerintah daerah dan pusat. Itulah sebabnya, dia mendorong dilakukannya update data secara kontinyu oleh setiap pemerintah daerah.
"Di Dapil Jateng IX misalnya, saya banyak mendapat laporan tentang penderita stunting. Itulah sebabnya, komisi IX meminta penambahan alokasi anggaran untuk mengatasinya," ujar Dewi.
Dia tak menampik angka stunting di pantura barat lumayan tinggi, misalnya di Kabupaten Tegal dan Brebes. Selain karena luas wilayahnya, juga karena masih banyaknya warga yang tak mampu di dua daerah tersebut. (muj/zul)