Aplikasi PeduliLindungi dibobol. Empat pembobol yang telah menjual sertifikat vaksin palsu telah ditangkap.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Iman mengatakan pihaknya telah menangkap empat pelaku pembobolan aplikasi PeduliLindungi. Bahkan para pelaku juga telah menjual 93 sertifikat palsu yang diunduh dari aplikasi tersebut.
"Penyidik tegah mendalami 93 kartu vaksin yang sudah dapat dipergunakan di aplikasi PeduliLindungi agar itu bisa kita tarik kembali dan bisa kita amankan," katanya saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9).
Diungkapkannya, pelaku pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi telah ditangkap. Jumlahnya empat orang. Para pelaku memiliki peran masing-masing.
"FH (23), sebagai marketing yang memasarkan pemalsuan sertifikat vaksinasi, lalu HH (30), pegawai Kelurahan Muara Karang yang membobol dan membuat sertifikat vaksinasi, AN (21) dan DI (30), sebagai pembeli sertifikat vaksinasi," ungkapnya.
Dijelaskannya, AN dan DI membeli sertifikat vaksinasi palsu dari FH dan HH melalui Facebook. Harga yang harus dikeluarkan AN dan DI yaitu Rp350 ribu dan Rp500 ribu.
AN dan DI mengaku membeli sertifikat vaksinasi palsu agar bebas melakukan mobilitas.
"AN dan DI ingin bebas bisa pergi ke mana-mana," katanya.
Sementara itu, data Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat di Aplikasi PeduliLidungi telah disalahgunakan. Untuk keamanan, data para pejabat kini telah ditutup.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menutup semua data para pejabat di aplikasi PeduliLindungi. Penutupan tersebut buntut dari penyalahgunaan NIK Presiden Jokowi untuk mengakses vaksin pada aplikasi tesebut.
"Bahwa tadi malam kami terinfo, sekarang sudah dirapikan sehingga data pejabat ditutup," ujarnya saat Konferensi Pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/9).
Dijelaskannya, sebenarnya aplikasi PeduliLindungi diperuntukkan bagi warga dalam melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes laboratorium.
"Misalnya saat check in di mal. Kami dapat banyak masukan kalau orang datang enggak tahu statusnya (divaksin atau belum). Ditolak rakyat enggak nyaman. Karena itu kita buka kesempatan masyarakat untuk bisa mengecek," ujarnya.
"Ada fungsi pertama screening orang yang sudah divaksin, fungsi kedua melakukan tracing jadi setiap masuk kita tap barcode jadi kita ketahuan kemana," tambahnya.
Ditegaskannya, bukan hanya Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya disalahgunakan. "Kita menyadari itu kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka kita akan tutup," tuturnya.