Rencana fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) anggota DPR yang terpapar COVID-19 bisa jadi kandas dan tak terealisasi. Ketua DPR RI Puan Puan Maharani memerintahkan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengevaluasi ulang rencana tersebut, karena fasilitas itu belum diperlukan.
"Saya sudah meminta Sekjen DPR Indra Iskandar segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Yakni menyediakan isolasi terpusat. Ini untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan pasien Corona yang bekerja di lembaga legislatif. Jadi kalau ada pasien COVID-19 dari karyawan, perangkat, maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi," ujar Puan di Jakarta, Jumat (30/7).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan Ketua DPR sudah seharusnya menghentikan rencana itu. Sebab publik sudah memprotesnya.
"Meskipun belum terlaksana, ini sudah menjadi polemik di publik. Keputusan menghentikan itu sudah tepat. Supaya kita semua dapat fokus dalam penanganan pandemi," jelas Adi.
DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus sensitif. Meski ada kebijakan yang sudah sesuai aturan, tapi tidak sensitif, maka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
"Di kala pandemi seperti saat ini, norma lebih tinggi dari aturan yang ada. DPR sebagai wakil rakyat harusnya bisa lebih sensitif," pungkasnya.
Rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) untuk anggota dewan di dua hotel di Jakarta itu memang masih menjadi sorotan. Rencana itu tertuang dalam Surat Nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengatakan, pertama rasa terimakasih kepada Kesetjenan DPR, karena telah berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal untuk keluarga besar DPR RI.
“Kedua, karena dampak pandemi ini amat terasa bagi masyarakat, alangkah baiknya memprioritaskan masyarakat atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan maksimal, baik isoman maupun bantuan akibat dampak kebijakan PPKM,” ungkapnya, Jumat (30/7).
Ketiga, Teddy juga mengingatkan kepada sesama pejabat negara yang lain untuk memiliki sense of crisis bahwa kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik baik saja.
Sehingga, jangan menambah lagi luka di masyarakat dengan tingkah, kebijakan, atau pernyataan yang membuat perasaan masyarakat tersakiti seperti misalnya pemberian fasilitas isoman khusus bagi anggota dewan yang difasilitasi negara.
Politisi PKS ini melanjutkan, masyarakat banyak yang terkena PHK, tidak punya penghasilan, tidak bisa mencari nafkah karena kebijakan PPKM. Dan yang terpapar Covid pun kelimpungan karena oksigen langka, rumah sakit penuh, dan sederet permasalahan lainnya.
"Kalo kita punya kepekaan, maka kita akan menghindari pernyataan, tingkah, dan pengambilan kebijakan yang melukai hati masyarakat. Di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit, kita mendapat tambahan fasilitas untuk isoman dari negara? Itu sungguh sangat menyakiti hati masyarakat," pungkasnya. (khf/rh/zul/fin)