Seiring terbentuknya Kementerian Investasi, isu reshuffle di tubuh kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin kencang.
"Pesan untuk Pak Jokowi, walau angkat menteri hak prerogatif presiden tetap prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan mesti jadi pertimbangan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Soal isu reshuffle itu, Presiden Jokowi harus melakukan perombakan dengan memilih figur yang sesuai bidang dan tidak lagi didasari pada politik transaksional.
"Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua," ketus Mardani dalam cuitan akun Twitternya, Rabu (14/4) dikutip dari RMOL.
Bagi Mardani, merombak dan memilih orang untuk ditempatkan di kursi menteri adalah hak prerogatif kepala negara.
Namun, sambung anggota Komisi II DPR RI ini, sudah seyogyanya Presiden Jokowi mempertimbangkan kemampuan dan efektivitas kerja dalam merombak kabinet kali ini.
(rmol.id/ima)