Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Jokowi yang mencabut lampiran terkait dengan investasi minuman keras (miras).
"Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bahwa beliau telah memutuskan lampiran perpres terkait pembukaan industri baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol telah beliau nyatakan dengan tegas dicabut," katanya.
Anwar yang juga menjabat Ketua PP Muhammadiyah menyatakan sikap tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah siap untuk menerima kritik dari masyarakat. Sikap tersebut juga mencerminkan bahwa Presiden memiliki sikap kenegarawanan dengan mau menerima suara rakyat demi kebaikan dan kemaslahatan bersama.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ikut mengapresiasi keputusan Jokowi. "Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif," kata Azis.
Ia melanjutkan, berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil kebijakan. Masukan dari sejumlah tokoh dan pakar harus menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan.
Azis juga meminta Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, dan kesehatan.
"Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur," ujarnya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sama. Ia mengapresiasi keputusan Jokowi. Menurunya, presiden mendegarkan reaksi dan aspirasi publik yang saat ini tengah menjadi perbincangan.
Dia menjelaskan, F-PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.
"PPP sama sekali tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang membangun bukan investasi yang merusak," ujarnya.
Ia menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran Presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan. (khf/zul)