Pemerintah telah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan ini dikhususkan untuk Jawa dan Bali.
Presiden Joko Widodo minta kebijakan di tengah pandemi tersebut diterapkan lebih konkret.
“Esensi kebijakan PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi adalah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat. Ini dilakukan untuk menekan laju penularan COVID-19,” kata Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/1).
Karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
"PPKM ini kan membatasi mobilitas. Tetapi, saya lihat di implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten," imbuh Kepala Negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.
Hal in untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama. Terutama mengenai protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agama seperti apa, TNI seperti apa. Di Polri juga seperti apa. Pak Menko nanti yang bisa men-drive agar ini betul-betul terjadi di lapanga," paparnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. (rh/zul)