Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) hingga September dan Oktober 2021. Sebelumnya, AN ditargetkan dapat dilakukan antara Maret-Agustus 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, penundaan AN ini tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Terlebih, kasus positif covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan.
"Kami memutuskan menunda pelaksanaan AN, karena situasi pandemi yang relatif meningkat. Target jadwal baru September dan Oktober 2021," kata Nadiem, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, digelar secara daring, Rabu (20/1).
Nadiem menambahkan, alasan lain penundaan AN ini juga terkait kesiapan protokol kesehatan termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur di sekolah yang belum terpenuhi dengan baik.
"Kepastian keamanan di sekolah penting agar siswa dan guru tidak terganggu kesehatannya akibat pandemi. Harapan kita juga soal persiapan vaksin juga lebih mendalam dan cukup waktu," terangnya.
Kendati terjadi penundaan, kata Nadiem, AN harus tetap dilakukan pada 2021 meskipun sepanjang tahun ini pembelajaran relatif tidak optimal akibat pandemi.
"AN tetap penting dilakukan karena Kemendikbud membutuhkan informasi mengenai kondisi pendidikan nasional untuk dasar pemberian bantuan," ujarnya.
Adapun pembahasan terkait AN akan dimulai kembali pada Maret hingga April 2021. Pihaknya akan kembali melaksanakan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis persiapan AN.
"Sementara, pada April hingga Agustus 2021 akan dilakukan simulasi asesmen nasional di satuan pendidikan. Dengan begitu, pada September dan Oktober, AN siap untuk diselenggarakan," imbuhnya.
Terkait penundaan tersebut, Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah meminta, Kemendikbud lebih memaksimalkan sosialisasi AN. Sebab, program pengganti Ujian Nasional (UN) ini tidak akan mudah untuk dilakukan, jika sosialisasi tidak maksimal. Mengingat, kondisi geografis Indonesia yang ada sangat luas dan beragam.
"Sosialisasi ini tidak gampang dan tidak mudah. Indonesia ini beribu-ribu pulau dan beratus ribu sekolah. Kita tahu niat dan tujuannya sangat baik. Tapi, apa tetep ngotot dilaksanakan pada September," kata Ferdiansyah.
Terlebih lagi, kata Ferdiansyah, masih banyak masyarakat bingung bedanya AN dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Sebab, istilah AN muncul belakangan setelah isu soal AKM lebih dahulu terdengar dari Kemendikbud.
"Perbedaaan AKM dan AN ini menimbulkan kebingungan di bawah (disdik), mana yang dipake. Dasar hukum juga harus diklarifikasi," jelasnya.
Selain itu, Ferdiansyah juga meminta Kemendikbud aktif berkoordinasi dengan Komisi X untuk membantu sosialiasi gelaran AN tersebut. Sebab selama ini, Kemendikbud terkesan meninggalkan mitranya dalam sosialisasi dan berjalan sendiri.
"Saya kan dapat informasi sepotong-sepotong, ini yang perlu kita koreksi bersama," ucapnya.