Sunanto juga meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mengajak elemen masyarakat sipil untuk berdiskusi terkait peluang yang menguntungkan bagi masyarakat dalam UU tersebut.
Sebelumnya, Ketum PA 212, Slamet Maarif mengatakan aksi menolak UU Cipta Kerja akan dihadiri ribuan orang. "Insya Allah ribuan," ujarnya, Minggu (11/10) lalu.
Dikatakannya, aksi akan dilakukan pada 13 Oktober mulai pukul 13.00 WIB. Aksi disebut akan dilakukan di depan Istana Negara, dengan titik kumpul di Patung Kuda.
Slamet mengatakan selain tolak RUU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang akan disuarakan. Di antaranya, selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP, serta ganyang China komunis si dalang.
Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan PA 212 merupakan bagian dari aksi tersebut. "Pelaksana Anak NKRI," katanya.
Novel juga mengatakan aksi ini merupakan aksi ulangan. Di mana, menurutnya, aksi terkait penolakan atas UU Cipta Kerja ini sebelumnya telah dilakukan. "Ini kan aksi ulangan, sebelumnya kan kita sudah aksi serupa juga jauh sebelum buruh," katanya.
Aksi ini bertujuan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu pembatalan. Menurutnya, hal ini karena diduga terdapat unsur penipuan dalam pengesahan UU Cipta Kerja.
"Agar Jokowi keluarkan Perpu pembatalan UU Cilaka, yang diduga memang unsur tipu-tipu, karena ternyata hanya baru draf tapi sudah disahkan," pungkasnya.
Sementara deklarator Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menyatakan membebaskan pendukungnya untuk ikut serta dalam aksi 1310. "Pendukung KAMI massa cair, mereka memiliki kebebasan menentukan langkah sendiri. Saya mendukung dan berdoa dari rumah," katanya. (gw/zul/fin)