Setelah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menarik Jumeri, untuk menjabat direktur jenderal Paud-Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menunjuk Padmaningrum sebagai pelaksana kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.
Padmaningrum yang sebelumnya menjabat sekertaris dinas akan melanjutkan tugas yang ditinggalkan Jumeri.
"Sudah saya tunjuk. Bu Sekertaris Dinas (Padmaningrum)," kata Ganjar usai mengikuti pisah sambut Jumeri di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumat (24/7).
Ganjar menerangkan, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Padmaningrum. Pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka pengelolaan belajar mengajar di sekolah harus dikelola dengan baik.
"Tolong sekolah dikelola. Karena ini masih Covid, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya, atau daring," imbuhnya.
Pembelajaran daring, lanjut Ganjar, sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat. Sebab, infrastruktur memang belum memenuhi untuk mendukung program ini.
"Kalau memang dalam hal infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya seperti apa. Kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat," tegasnya.
Selain soal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pasca PPDB, soal integritas juga harus ditekankan. Ada beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru.
Ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah. Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang siswa tidak mampu, Ganjar membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.
"Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik," katanya.
Selain soal itu, Ganjar juga meminta Padmaningrum untuk mengurusi persoalan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh.
"Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan," imbuhnya.
Ganjar menerangkan, untuk pengisian kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, nantinya akan menggunakan mekanisme baru. Tidak hanya dengan lelang jabatan, tetapi bisa dari kader internal yang sudah diuji melalui talent pool.
"Soalnya ada surat dari Kementerian, yang menyatakan daerah-daerah dengan pengelolaan personel yang bagus, salah satunya Jateng bisa menggunakan talent pool. Jadi personel internal yang digunakan. Tapi saya punya hak apakah talent pool atau lelang jabatan. Kalau memang personel di dalam tidak memenuhi yang saya inginkan, ya kita lakukan lelang," pungkasnya. (*/ima)