Nelayan di Tegal Geruduk Gedung DPRD Sampaikan Sepuluh Tuntutan Ini

"Saya akan menyiapkan surat pengantar dengan lampiran aspirasi nelayan yang sudah ditandatangani kepada Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan bisa segera di respon dan diberikan ruang untuk bertemu menyampaikan aspirasi secara langsung," kata Dadang.

Ketua Sementara DPRD Kota Tegal Sutari mengatakan pihaknya menilai ada ketimpangan antara kebijakan yang diterapkan dengan bentuk perhatian kepada nelayan. Apalagi, mereka sudah berkontribusi banyak terhadap negara.

"Karenanya, perlu langkah-langkah untuk menyikapinya. Tadi saya sampaikan bersama pak Pj Wali Kota perlu adanya kajian terkait kebijakan yang tertuang dalam PIT," ujarnya.

BACA JUGA: Minta Proses Perizinan Dipercepat, Demo Nelayan di Tegal Sempat Blokir Jalingkut

BACA JUGA: Belum Ada Kejelasan Regulasi, Ribuan Nelayan di Tegal Terancam Menganggur Akibat SKM Habis

Selanjutnya, kata Sutari, pihaknya juga akan turut mengawal penyampaian aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

10 Tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo nelayan di Tegal

Berikut ini secara lengkap 10 tuntutan yang disampaikan para nelayan terkait dengan kebijakan PIT

1. Menolak penangkapan ikan terukur (pit) berbasis zona, kuota, kontrak dan migrasi (pp nomor 11 tahun 2023)
2. Meminta penurunan / revisi indeks tarif pnbp pasca produksi yang berlaku menjadi 2% (dua persen) untuk semua ukuran gt kapal dan diambil dari/setelah potong operasional/ hasil (pp 85 tahun 2021)
3. Meminta penurunan/revisi variabel sanksi denda yang berlaku 1.000% (seribu persen) menjadi 100% (seratus persen)
4. Menolak pemasangan secara mandiri dan pembayaran airtime tahunan alat vessel monitoring system (vms) yang berlaku pada kapal kecil ukuran minimal 5 gt yang melautnya diatas 12 mil
5. Menolak pengenaan pnbp yang berlaku bagi kapal kecil ukuran minimal 5 gt yang melautnya diatas 12 mil dengan perizinan daerah
6. Meminta penambahan zona (wpp 712) untuk nelayan jaring tarik berkantong ukuran diatas 100 gt
7. Meminta subsidi/harga khusus bbm indutri untuk nelayan
8. Menolak pemberlakuan sanksi denda keterlambatan pembayaran pnbp
9. Mendorong pemerintah Kota Tegal meminta penambahan dana bagi hasil lebih besar atas penarikan PNBP karena Kota Tegal sebagai penyumbang PNBP terbesar
10. Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal bersedia dan siap melakukan pendampingan dan pengawalan aspirasi nelayan kota tegal melalui Wali Kota Tegal, DPRD Kota Tegal kepada Presiden, DPR RI dan Kementerian terkait sampai ada solusinya

Demikian informasi terkait aksi demo nelayan di Tegal yang menolak kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). 

Sumber: