6 Penjabat Sementara Kepala Daerah Dikukuhkan Jelang Tahapan Kampanye Pilkada 2024

SEMARANG, radartegal.com – Enam Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Pjs Walikota dikukuhkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Selasa, 24 September 2024.

Pengukuhan Pjs Bupati dan Pjs Walikota itu dilakukan lantaran para kepala daerah definitif di enam daerah tersebut sedang cuti kampanye.

Karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon bupati/walikota pada Pilkada serentak 2024 di wilayahnya masing-masing.

Sebagaimana undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, petahana yang kembali mencalonkan diri diwajibkan mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

BACA JUGA: 3 Poin Deklarasi Pilkada Damai Paslon Wali Kota Wakil Wali Kota Tegal 2024, No.3 Paling Sering Terjadi

BACA JUGA: Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Pilkada 2024 Termuda Faruq-Ashim Dapat Nomor Urut 3

Keenam Pjs yang dikukuhkan adalah Pjs Bupati Pemalang (Agung Hariyadi), Purworejo (Endi Faiz Effendi), Kebumen (Boedyo Dharmawan), Pekalongan (Widi Hartanto), Pjs Wali Kota Magelang (Ahmad Aziz) dan Surakarta (Dhoni Widianto).

Adapun tahapan kampanye Pilkada serentak 2024 berlangsung pada 25 September sampai 23 November 2024.

Dalam kesempatan itu, Nana Sudjana juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan penjabat Bupati Temanggung kepada Hary Agung Prabowo.

“Para pejabat kepala daerah yang mengikuti kembali dalam kontestasi politik, mereka harus melaksanakan cuti selama pelaksanaan kampanye, sehingga harus ada pejabat sementara yang menggantikan,” kata Nana Sudjana usai acara pengukuhan. 

BACA JUGA: Pengundian Nomor Urut Paslon di Pekalongan Ricuh, Pendukung Saling Lempar Batu

BACA JUGA: 754 Botol Tinta Logistik Pilkada 2024 di Tegal Tiba di Gudang KPU, Kabel Ties Menyusul

Nana berpesan kepada para pejabat sementara yang dikukuhkan mampu menciptakan pelaksanaan pilkada dengan lancar, tertib, dan kondusif. 

Sumber: