Anggaran untuk OPD Kabupaten Tegal 2024 Ada yang Bertambah dan Berkurang, DPRD Setujui Hal Ini

RADAR TEGAL- Anggaran untuk OPD Kabupaten Tegal tahun 2024 ada yang bertambah dan berkurang. Hal tersebut mendasari diskusi antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tegal.

Dari hasil diskusi tersebut maka disepakati dan direkomendasikan bahwa anggaran untuk OPD di Kabupaten Tegal ada yang bertambah dan berkurang. Hal tersebut tentunya karena beberapa alasan.

Anggaran untuk OPD di Kabupaten Tegal seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) contohnya. Anggaran untuk kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan bertambah Rp51 juta. 

Sementara anggaran untuk OPD di Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN berkurang sekitar Rp1,2 miliar. 

BACA JUGA:Terkendala Anggaran, Pengelolaan Museum Purbakala Semedo Tegal Diambil ke Pusat

Sedangkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, anggaran untuk OPD di Kabupaten Tegal itu bertambah untuk TMMD Rp1,1 miliar. 

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), anggaran untuk OPD Kabupaten Tegal tersebut bertambah Rp243,6 juta. Anggaran itu untuk pembayaran kekurangan pengerjaan proyek pembangunan drainase perkotaan Slawi tahun anggaran 2015.

Selain itu, juga ada penambahan anggaran di DPUPR yakni sebesar Rp450 juta untuk kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota (memenuhi MCP-KPK).

Kemudian di Sekretariat DPRD, ada anggaran yang berkurang dan bertambah. Khusus untuk kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan berkurang Rp400 juta. Anggaran untuk kunjungan kerja dalam daerah juga berkurang Rp10 juta. 

BACA JUGA:Anggaran Bantuan Sosial dari Kemensos untuk Jawa Tengah Capai Rp5,8 Triliun, Ini Rinciannya

Sedangkan anggaran untuk pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, bertambah Rp360 juta. Termasuk anggaran untuk pendalaman tugas DPRD juga bertambah Rp50 juta.

Sementara di RSUD Soeselo Slawi, anggaran untuk pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan juga bertambah Rp7,9 miliar (belanja Banprov 2024).

Sumber: