Kemiskinan Ekstrem Turun, Jateng Diganjar Penghargaan Insentif Fiskal 5,79 Miliar

RADAR TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diganjar penghargaan insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar oleg Pemerintah Pusat. Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Kamis 9 November 2023. 

Penghargaan insentif fiskal diberikan kepada Pemprov Jateng, karena pencapaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik. Pnghargaan diserahkan pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden.

Selain kinerja penurunan kemiskinan ekstrem yang baik, Pemprov Jateng juga dinilai patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya. Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024. 

BACA JUGA: Angka Pengangguran di Jateng 2023 Turun, Setahun 1,6 Juta Orang Diterima Kerja di 3 Sektor

Caranya dengan mengintervensi delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja. 

Pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat dan masyarakat.

"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun. 

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Jateng Triwulan III 2023 Capai 5,07 Persen, Pj Gubernur: Diatas Rata-rata Nasional

"Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi  pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma’ruf . 

Selain itu, juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama. 

Wapres menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak. Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12 persen. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6 persen.

"Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerjasama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tandasnya.  (*)

Sumber: