RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan Kejar Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Persyaratan Kurang 30 Point

RADAR TEGAL - RSUD Ir. Soekarno KetanggungN hingga saat ini belum bisa menerima peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, skor penilaian untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan belum memenuhi persyaratan.

Direktur RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan dr. Ali Budiarto mengatakan mengatakan, belum melayani pasien penguna BPJS Kesehatan karena MoU terkendala sarpras dan SDM. Inu sesuai dengan syarat izin Rumah Sakit yang tertuang dalam Permenkes No 3 Tahun 2020 standar perijijan rumah sakit. 

"Saat ini RSUD Ir Soekarno baru mencapai skor penilaian 45 dari total syarat 75 Point. Jadi kurang 30 lagi," ujarnya, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dengan skor yang bay mendapat 45 itu, kata Ali, hingga saat ini pihaknya belum dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, dia berharap ada kerjasama semua pihak dalam memaksimalkan skor. Sehingga, bisa secepatnya kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Kami harap secepatnya kekurangan 30 point ini bisa tercapai. Sehingga, layanan pasien peserta BPJS Kesehatan bisa kami layani," pungkasnya.

Mengutip dari halaman Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes, pembangunan RSUD Ketanggungan didanai oleh APBD tahun 2020, dengan nilai kontrak Rp58,5 miliar. Dengan nilai pagu APBD Rp62 miliar yang dilakukan oleh PT Chimarder 777 dan PT Chiko Karya.

Kemudian, bupati saat itu melanjutkan pekerjaan tahap kedua, RSUD Ketanggungan dibiayai dari APBD murni dengan anggaran Rp29,75 miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyelesaikan arsitektur Gedung B, RAM, jaringan listrik, lanskap, dan dukungan lainnya.

RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan berada di di Jalan RA Kartini No. 20, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan. Tepatnya bekas Terminal Ketanggungan.

RSUD Ketanggungan dibangun di atas lahan seluas 13.000 meter persegi, sedangkan luas bangunannya 9.880 meter persegi. Rumah Sakit Ketanggungan dapat menampung hingga 152 tempat tidur untuk rawat inap.

Ali menambahkan, sejumlah fasilitas ada di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Seperti fasilitas pemeriksaan umum, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, rawat inap, laboraturium klinik, radiologi, gizi, ruang bersalin normal, dokter gigi.***

Sumber: